Jakarta - Insiden mobil taktis Brimob jenis Barakuda yang menabrak salah satu pengemudi ojek online (ojol) saat aksi demonstrasi baru-baru ini memicu reaksi keras dari publik. Menanggapi kejadian tersebut, Moh Mahfud MD meminta semua pihak untuk bersikap sabar dan jernih dalam menyikapi situasi di lapangan.
Menurut Mahfud, masyarakat yang turun ke jalan dan menyuarakan aspirasinya tidak bisa langsung dianggap sebagai pelanggar hukum. Mereka sedang menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyampaikan pendapat demi keadilan hukum yang lebih baik. “Mereka yang demo dan marah-marah tidak bisa disalahkan dan ditindak secara represif,” ujarnya.
Mahfud menegaskan bahwa demonstrasi adalah bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi. Ia menolak pendekatan represif terhadap massa yang menyuarakan ketidakpuasan terhadap kondisi hukum dan sosial saat ini. “Selama dilakukan secara damai, aspirasi mereka sah dan patut dihargai,” tambahnya.
Namun, Mahfud juga meminta publik untuk tidak serta-merta menyalahkan aparat keamanan yang berada di lapangan. Ia menyampaikan empatinya kepada personel Brimob yang saat itu mengendarai Barakuda dan disebut panik karena terjepit situasi. “Mereka itu juga manusia. Kalau tidak tegas, bisa disalahkan atasan. Tapi kalau terlalu tegas, bisa disalahkan rakyat,” ujarnya.
Situasi dilematis yang dihadapi oleh aparat menurut Mahfud perlu dilihat secara objektif. Aparat sering kali menjadi tameng antara kepentingan negara dan kemarahan masyarakat, yang membuat mereka terjebak dalam posisi serba salah. Karena itu, Mahfud mengingatkan agar jangan mudah menghakimi petugas lapangan tanpa memahami tekanan yang mereka alami.
Lebih lanjut, Mahfud menekankan bahwa akar masalah dari kekacauan sosial ini bukan terletak pada rakyat maupun aparat, melainkan pada elite politik dan pejabat yang korup. Ia menyebut adanya permainan politik dan ekonomi yang rakus sebagai biang kerok utama keresahan masyarakat. “Yang salah adalah pejabat korup yang memainkan politik dan ekonomi serakah,” katanya tegas.
Mahfud menggunakan istilah “serakah nomics” untuk menggambarkan pola kekuasaan yang mementingkan keuntungan pribadi dan kelompok, sembari mengorbankan kepentingan rakyat luas. Ketimpangan sosial dan ketidakadilan hukum yang dihasilkan dari sistem ini, menurutnya, adalah sumber utama dari gejolak yang terjadi.
Karena itu, ia meminta agar masyarakat dan aparat tidak dibenturkan. “Jangan benturkan aparat lapangan dengan rakyat yang menuntut dan menggunakan hak konstitusionalnya,” tegas Mahfud. Ia menyerukan adanya pendekatan yang lebih manusiawi dan adil dalam merespons aspirasi masyarakat.
Mahfud juga menyerukan kepada para pengambil kebijakan untuk introspeksi dan memperbaiki tata kelola negara, terutama dalam aspek hukum dan pemberantasan korupsi. Ia menyatakan bahwa stabilitas sosial tidak akan pernah tercapai jika keadilan tidak ditegakkan dan korupsi terus dibiarkan.
Insiden mobil Barakuda yang menabrak pendemo kini masih dalam proses penyelidikan. Publik menanti langkah tegas dari pemerintah untuk mengusut kejadian ini secara transparan, sekaligus memperbaiki hubungan antara negara dan warganya agar tidak terus menerus terjebak dalam siklus kekerasan dan ketidakpercayaan. (*)